Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling. Oleh karena itu, ia mendorong adanya perbaikan di sektor-sektor tersebut. Pengertian pers menurut Undang-Undang yaitu pers merupakan suatu lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk gambar, suara, tulisan, maupun dalam bentuk lainnya dengan. Meskipun dengan alasan harus. Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang Pers juga dibantah MK. Sehingga pers sebagai kontrol sosial merupakan penghubung antara pemerintah dan rakyat. 40/1999 tentang Pers. 3. UU PERS NO. 40 tahun 1999 tentang pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. 40 tahun 1999 tentang yang pers saling melengkapi. Dalam Pasal 5 UU Pers terdapat etika perilaku pers yang harus dijalankan, yaitu: a. 40/1999 tentang Pers dianggap bukan satu-satunya opsi. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menyatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa: “ (1) Pers. Pasal 7 ayat 1 UU 40/1999 disebut menjadi salah satu pasal yang perlu dikaji ulang. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. 1. Salah satunya adalah wartawan hendaknya menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Hadirnya UU ITE dapat bertolak belakang dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yaitu warga negara bebas memperoleh, mengolah serta. Pengertian Pers. UU PERS merupakan penegasan bahwa kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat dan penerapan demokrasi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pers yang kedua adalah terkait larangan bagi perusahaan pers. Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Ciptakan Pemilu 2024 Damai, Menteri Budi Arie Ajak Jurnalis Kolaborasi. 32-34 Jakarta 10110 Telp. 2. 21 tahun 1982 sudah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman. Secara formal, fungsinya telah dirumuskan dalam sebuah UU No. Terdapat sejumlah kewajiban pers menurut undang-undang sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan Presiden bukanlah. Baca juga: Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta. Singkatnya undang-undang ini menjadi dari wujud mosi tidak percaya pada pemerintah pada masa itu. Disebutkan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta. 021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks. Sejak Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dikeluarkan, dua . Etika jurnalistik secara rinci dijelaskan dalam kode etik jurnalistik. Tentang. Sementara, Iptu Umbaran adalah ASN Polri. 40/1999 tentang Pers) SEKRETARIAT. Ia menilai juga jika UU Pers ini sangat istimewa karena peraturan pelaksanaannya dibuat hanya oleh Dewan Pers dan konstituennya. Pasal 11 UU Pers menyatakan bahwa "penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal". UMUM Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dengan adanya UU a quo, pers dapat dengan bebas menjalankan tugas tanpa khawatir dibredel. Prof Romli Atmasasmita. Agung menjelaskan, dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. [2] Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan. 19 Tahun 2016. Undang-undang pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh. Pada 18 Juli 2014 Dewan Pers mengeluarkan PPR Nomor 20/PPR-DP/VII/2014 yang memuat keputusan terkait pengaduan Bank Danamon terhadap berita kepriterkini. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) tidak mengenal istilah “objek berita” atau “subjek berita”. 40 Tahun 1999 tentang pers, menyebutkan bahwa pers adalah suatu lembaga sosial dan lembaga komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta yang berupa data dan. Kekerasan terhadap pers. 21 th. Dibanding hampir dua dekade silam, kebebasan pers Indonesia kini jauh lebih maju. diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku. 32-34 Jakarta 10110 Telp. Dalam UU pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Menjawab pertanyaan judul diatas, maka ini bisa terjawab melalui pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU. Merujuk pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang. ” Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no. [1] Hak koreksi ini telah diatur oleh pemerintah dan Dewan Pers Indonesia dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi . 000,00 (lima ratus juta. 2 (Desember): 29-40. Ruang Video Conference BPS Provinsi. 40 Tahun 1999)? Dalam pertimbangan Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Media berfungsi menyajikan informasi karena masyarakat memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di. [1] Kebebasan pers di Indonesia dilandasi oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang melindungi kebebasan penggunaan berbagai media dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan. Ketiga peraturan perundangan ini dibuat tidak berselang lama. Pasal 18 UU Pers direvisi menyangkut masalah denda bagi perusahaan media dan sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi kinerja pers. (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. Namun, akan berbeda ceritanya jika pemberitaan yang di publikasikan merupakan berita yang sebenarnya, akan tetapi ada beberapa pihak yang. UU Pers UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Namun, revisi terhadap Undang-Undang No. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan. Baca juga: Peran Pers di Indonesia. Para pemohon mempermasalahkan norma yang ada di Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5). 40. CO, Jakarta-Pasal 87 Omnibus Law RUU Cipta Kerja mengatur perubahan terhadap dua pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Harian Kompas, Jumat, 24 Juli 2015 dan Sabtu, 27 Juli 2015 berturut-turut telah mengetengahkan topik mengenai laporan pengaduan dugaan pencemaran nama baik. Isu ini ramai diperdebatkan dalam sepekan terakhir. 021-3452030 Website: Undang-undang Pers memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan, aparat penegak hkum kita belum mempunyai perspektif yang sama mengenai UU Pers tersebut, hampir sebagian besar perkara yang berhubungan dengan pers didakwa Jaksa dengan KUHP, demikian juga Hakim yang mau memeriksa dan memutus perkara pers yang didakwa dengan KUHP. ”Tentu kami berharap itu muncul dalam konsiderans sehingga menjadi roh dari perpres ini. 40 tahun 1999 tentang Pers. Ketika menjabat menjadi presiden, BJ. " Dengan demikian pers yang bekerja benar sesuai UU Pers, tidak dapat lagi dijerat Pasal 27 ayat (3) yang selama ini jadi momok pers. Ulasan Lengkap. 40/1999 tentang Pers) SEKRETARIAT. 40/99 tentang Pers (UU Pers) menghapus UU No. RKUHP yang Berbahaya Selain soal kekerasan, satu hal lain yang membuat posisi jurnalis kian rentan adalah adanya rencana regulasi yang bertentangan dengan kebebasan pers dan potensial mengkriminalisasi pers. Pers memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau. Kebon Sirih No. Lingkaran Tahun pada Batang Pohon. menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Menurut Bambang, saat pembentukan UU Pers sempat didengungkan wartawan diberikan saham kepemilikan. Selama ini sudah ada beberapa undang – undang pers, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers, lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Dalam menjalankan tugas jurnalistik, seorang wartawan tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. ATURAN yang ada saat ini dirasa belum cukup memberikan perlindungan bagi pers dalam menjalankan jurnalisme yang bebas dan profesional. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Guru Besar (Em) Unpad dan Unpas, Direktur LPIKP. Namun, adapun penafsiran yang meneguhkan. Kebebasan pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 32-34 Jakarta 10110 Telp. Ada tiga berita yang diadukan berjudul “Lagi Bank Danamon Berulah, Bonar ‘Rampok’ Nasabah Puluhan Juta” (diunggah pada 13 Februari 2014 pukul 14:42); “Diancam Kepala Unit. tentang Ketentuan Pokok-pokok Pers dan undang-undang sesudahnya, yakni UU Nomor 21 tahun 1982 yang lahir dalam sistem pemerintahan yang non demokratis. Isi kode etik jurnalistik. Pasal 1 angka 1. Hal itu sebagai salah satu poin untuk menyejahterakan wartawan. Faham dasar sistem pers Indonesia tercermin dalam konsideran Undang-undang Pers, yang menegaskan bahwa “Pers Indonesia (nasional) sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Revisi UU Pers bagai bom waktu yang tak terdeteksi. Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan. Gemar Pakai Batik, Menteri Budi Arie Tekankan Nilai Filosofis . Selain itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), website/situs, media massa khususnya online. 1 (2021): 54-64. Kebon Sirih No. Jadi tidak perlu surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). 021-3452030Pada masa Orde Baru, muncul perundang-undangan pertama mengenai pers dalam UU no. Oleh. Kehidupan pers sebagai manifestasi kebebasan untuk memperoleh informasi bagi warga negara memperoleh tempat yang. Pengertian kantor berita dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak. Kode etik jurnalistik. Untuk hubungan pers dan hukum, ada dua segi hubungan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 40/1999 tentang Pers, wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Undang-undang (UU) tentang Pers. 1608/K/Pid/2005, UU Pers bersifat prima art atau prevail sehingga harus didahulukan. Siaran Pers No. 00 WIB Dewan Pers hadir sebagai Pihak Terkait yang menyampaikan keterangan dalam Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5). 40/1999. 021-3452030Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No. ” 3. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Karena, UU Pers telah memberikan jaminan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Cengkeraman pemerintah semakin kuat. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UUPers) dalam menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers selain belum. Isi kode etik jurnalistik. Pemerintah Pusat. Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Djoko Agung Heryadi, mengatakan Undang-Undang ITE tidak memblengu kebebasan pers tapi justru memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan jurnalis berdasarkan Undang - Undang Pers. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers T. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ("UU Pers) sendiri belum mengakomodir mengenai permasalahan tersebut. Namun, hal tersebut tidak menjadi pokok pembicaraan lebih. Baca juga: Kapolri Diminta Usut Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Peliput Demo Tolak UU Cipta Kerja. Jakarta, 6 Februari 2021 . Menurut UU No. Perubahan II Undang-Undang Dasar (UUD) 19451. “Langkahnya revisi UU ITE nya untuk juga jamin tidak digunakan untuk jurnalis dan penguatan MoU kepolisian dan Dewan Pers,” kata Maidina. Dalam pengimplementasian hukum pers dalam pemberitaan di media massa, pelanggaran hukum yang terjadi memiliki konsekuensi sesuai perangkat hukum yang dilanggar. Pemerintah melalui Keterangan resminya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, dengan komitmen yang kuat dan tegas, mengakui keberadaan Dewan Pers yang lahir melalui mandat dan amanat UU PERS 40/1999 hingga saat ini, yang telah. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. Sebagai sebuah media, fungsi pers adalah penyebarluasan atau publikasi berbagai informasi yang ingin diketahui masyarakat umum dan penting. 1. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang sebagaimana telah diubah dengan UU no. Dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. Dalam UU No. PERS, POS, DAN PERIKLANAN - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET Status. Dewan Pers sepenuhnya menjadi regulator--sesuatu yang tidak lazim dalam sistem demokrasi. ” Dilihat dari pengertian ini sebetulnya posisi kantor berita diletakan sebagai kedudukan. Dalam Kode Etik JurnalistikHadir juga Dewan Pers selaku Pihak Terkait, dan para perwakilan konstituen Dewan Pers. pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; (g) mendata perusahaan pers. dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. LBH Pers menilai pelabelan hoaks terhadap karya jurnalistik yang terkonfirmasi tanda polisi tak paham UU Pers dan upaya pembungkaman. (021) 3504874-75, 77 Faks. UU ini nantinya akan menjadi sebuah peraturan tertulis bagi pers berisi panduan pengaturan pers secara lengkap, pengertian, persetujuan, bentuk dan tujuan dari persitu sendiri. ”. Wartawan yang menjalankan tugasnya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan pasal 8 UU Pers harus dilindungi dan karena itu dinilai sedang ”memiliki hak” dan ”tidak melawan hukum. Pada pembahasan sebelumnya terdapat hak pers yang diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers (selanjutnya disebut UU Pers), dimana pada pasal 4 ayat menentukan bahwa “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 1. di kawasan Asia, bahkan di dunia. 3. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Pers (Undang-Undang No 40 Tahun 1999) pers adalah suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, grafik dan juga. Media massa di Indonesia diatur oleh regulasi UU Perfilman (33/2009), UU Pers (40/1999), dan UU Penyiaran (32/2002). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan mengajukan revisi terhadap UU 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dinilai terlalu lemah dan membuka peluang terjadinya praktik yang dapat menjatuhkan citra pers. "UU 40/1999 tentang Pers lemah karena dibuat buru-buru ingin bebas," Ketua Umum PWI, Margiono dalam pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab). Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Batik. Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Menurut Maidina, kasus Asrul menandakan perlunya ada perbaikan dalam penanganan pers dan pelaksanaan UU ITE. Sejumlah pengamat media dan anggota Dewan Pers melihat sanksi KPI itu sebagai sebuah sensor, mengancam kemerdekaan pers, dan melanggar Pasal 4 (ayat 2) UU No. Kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998 dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi,”. Kebon Sirih No. 1 Desember 2020 22:24. Pasal 7 UU Pers menegaskan, Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik . Warta Ekonomi, Jakarta - Peristiwa penganiayaan yang dialami jurnalis Tempo, Nurhadi, Sabtu (27/3/2021), dinilai sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pasal 3 (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kemerdekaan pers diakui merupakan kendaraan yang memastikan hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No. Pasal yang dimaksud berbunyi “Wartawan bebas memilih organisasi wartawan”. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. ; Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. UU 40/1999: PERS HOP Itjen Dep. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. UU Pers digugat mahasiswa yang merasa jadi korban pemberitaan. Revisi UU Pers, Hitung-Hitung Untung dan Rugi. Undang-undang tentang Pers yang berlaku saat ini adalah UU No. TerhadapObyek Termohon. Namun UU KIP mengatur aspek kebebasan informasi dan menjamin hak publik atas informasi, tetap berpotensi. U. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers T. Pengertian pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. tentang. Selain itu, isi etikanya juga mengatur hak dan kewajiban dari kerja kewartawanan. Sementara Pasal 6 UU Pers menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkkan nilai-nilai dasar demokrasi Dalam UU No. Ketiganya adalah Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I, Hans M Kawengian sebagai Pemohon II, dan Soegiharto Santoso, sebagai Pemohon III. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah aturan dan/atau pedoman lembaga pers, media massa, dan wartawan yang mengandung konsekuensi hukum dan etika.